[Pemerintah Pusat Tidak Adil] Bupati Kutai Timur Ancam Jokowi untuk Lepas Dari NKRI

Bupati Kutim Yang Juga menjabat sebagai Ketua APKASI Isran Noor  

Bupati Kutai Timur Isran Noor mengancam pemerintah pusat jika permintaan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) yang meminta otonomi khusus (Otsus) tidak diberikan, maka Kaltim siap memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau nggak disetujui, ya mohon maaf saja Pak Presiden, kami bercerai saja. Lebih baik kami ngurus diri kami sendiri aja. Sudah, kasihan nanti pusat terlalu repot ngurusi Kalimantan,” kata Isran saat ditanya wartawan jika tuntutan Otsus Kaltim tidak disetujui pemerintah pusat, Senin 5 Januari 2015.

Isran Noor menyebut sangat mendukung langkah masyarakat dan beberapa kepala daerah di Kalimantan Timur yang meminta Otsus ke pemerintah pusat.

“saya sangat mendukung perjuangan Masyarakat, Gubernur ,bupati, di Kaltim yang memperjungkan otsus untuk kaltim,” ujar Isran Noor yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Isran mengatakan, harus ada keberanian untuk menolak syarat syarat yang mungkin diajukan oleh pemerintah pusat terkait permintaan otsus ini. ”Kalau saya setuju otsus tanpa syarat, jangan terus terus kita mu diatur oleh pusat.”katanya

Dia juga memberi pilihan lain kepada pemerintah pusat, yakni tidak dengan Otsus tapi Kaltim diberi anggaran 20 persen dari Produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim.

“Sampaikan ke pemerintah pusat, ini kami minta otsus. Atau nggak usah otsus, kami minta anggaran saja 20 persen dari PDRB Kaltim, selesai urusan. Kalau pusat setuju ya kita sepakat, baru mungkin kita urai untuk rakyat kita,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, jika pemerintah pusat tidak bisa adil maka sumber disintegrasi hanya tinggal menunggu waktu saja. Sejak zaman dulu, hasil kekayaan daerah hanya dikeruk oleh pusat tanpa perimbangan dana bagi hasil yang jelas.

Seharusnya, masih kata Isran, kontribusi Kaltim ke pusat berbanding dengan dana yang kembali ke kas daerah. Namun faktanya, Kaltim hanya mendapat sekitar Rp26 triliun.

“Kalau dibilang adil tentu sangat tidak adil. Makanya sah­-sah saja kita menuntut otsus,” ujarnya. [wartakutim/fs]

Tweet